Kajian Ekologi, Sosial dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut Kabupaten Maluku Barat Daya: Edisi Ringkasan

Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) terletak di bagian paling selatan dari Segitiga Karang – kawasan yang disebut sebagai ‘jantung’ keanekaragaman hayati laut dunia – dan berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia. Letaknya yang strategis ini membuat Kabupaten MBD memegang banyak peranan penting termasuk diantaranya melindungi ekosistem pesisir, menyediakan sumber daya ikan secara berkelanjutan, menjaga ketahanan pangan untuk lokasi lain di Indonesia dan mendukung perekonomian perbatasan nasional. Di saat banyak terumbu karang di Indonesia terancam oleh berbagai aktivitas manusia, Kabupaten MBD masih dapat menjaga lingkungan pesisirnya terlihat dari tingkat ancamannya yang masuk ke kategori menengah. Kondisi ekosistem pesisir memang masih relatif baik dan menjadi rumah bagi biota laut yang beragam dan melimpah. Besarnya potensi perikanan di Provinsi Maluku dimana Kabupaten MBD menjadi bagiannya, yaitu lebih dari 20% total potensi nasional, membuat pemerintah nasional menetapkan Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) pada tahun 2010. Meski potensinya besar, produksi perikanan di Kabupaten MBD masih jauh dari ideal, dan saat ini baru menyumbang sekitar 1% pada sektor perikanan Maluku (BPS Maluku Barat Daya, 2015). Oleh karena itu masih terbuka kesempatan besar untuk meningkatkan produksi perikanan. Tidak hanya itu, sektor pariwisata bahari juga menjadi salah satu sektor yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi kabupaten. Pengembangan kedua sektor ini sangat dimungkinkan terutama semenjak MBD ditetapkan sebagai Kabupaten baru pada tahun 2008, yang berdampak pada semakin intensifnya pengembangan wilayah pesisir termasuk diantaranya perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana dan peningkatan geliat ekonomi. Pemanfaatan sumber daya laut (SDL) oleh masyarakat setempat masih bersifat subsisten hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, dalam beberapa dekade belakangan, terutama sejak pembeli dari luar Kabupaten mulai masuk, terjadi perubahan pola pemanfaatan SDL. Sebagian dari pemanfaatan ini memiliki dampak negatif terhadap ekosistem. Oleh karena itu, terdapat tantangan untuk mengurangi dampak manusia serta melindungi ekosistem dan jasa yang disediakannya. Konservasi, termasuk perlindungan dan pengelolaan kawasan penting dan stok ikan, saat ini telah menjadi tuntutan yang harus dipenuhi sebagai jembatan atas kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumber daya yang ada bagi generasi selanjutnya. Pemerintah Indonesia bahkan menetapkan target pembentukan 20 juta hektar Kawasan Konservasi Perairan (KKP) sampai dengan tahun 2020. Pembentukan KKP secara formal di MBD membuka peluang lebih besar untuk menjaga dan melestarikan lingkungan laut serta mengoptimalkan pemanfaatan SDL secara lestari untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Inisiasi pembentukan KKP di MBD juga sejalan dengan rencana pemerintah provinsi untuk membangun KKP seluas 1 juta hektar di Provinsi Maluku dan mendukung program Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Berdasarkan alasan tersebut, tim peneliti gabungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya, Universitas Pattimura, Institut Pertanian Bogor, WWF-Indonesia, dan Wildlife Conservation Society – Indonesia Program berkolaborasi untuk melaksanakan survei cepat di Kabupaten MBD. Tujuan utama dari survei cepat ini adalah untuk: (1) menyediakan masukan untuk model ilmiah dalam mengidentifikasi kawasan prioritas untuk produktivitas perikanan; (2) mendukung upaya perencanaan spasial laut yang komprehensif berdasarkan data terbaik yang tersedia; (3) melengkapi data yang sudah ada sebelumnya untuk menyediakan resolusi yang lebih detil terkait kondisi di kawasan ini, dan untuk mengisi kekurangan data EAFM di WPP 714 dan 718.