<b>FENOMENA MATI SURI PPNS DALAM DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM DAERAH: DARI FUNGSI KE FORMALITAS. </b><i>“THE DORMANT PHENOMENON OF CIVIL SERVANT INVESTIGATORS (PPNS) IN REGIONAL LAW ENFORCEMENT DYNAMICS: FROM FUNCTION TO FORMALITY.</i><i>"</i>

<p dir="ltr">Penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di tingkat daerah menunjukkan gejala <i>mati suri</i> — hidup secara administratif namun lumpuh secara fungsional. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi penyebab melemahnya kinerja PPNS pada berbagai sektor pemerintahan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini menemukan empat determinan utama yang berkontribusi terhadap kondisi tersebut: mentalitas penyidik, lemahnya dukungan pimpinan, keterbatasan anggaran, serta intimidasi dari kekuatan eksternal baik politik maupun ekonomi. Keempat faktor tersebut membentuk lingkaran yang saling mengunci, menurunkan keberanian dan independensi PPNS dalam menegakkan hukum. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa meskipun landasan hukum dan struktur kelembagaan telah tersedia, pelaksanaannya masih sebatas formalitas tanpa daya dorong fungsional yang nyata. Oleh karena itu, revitalisasi PPNS perlu diarahkan pada penguatan mentalitas penyidik, jaminan perlindungan hukum dan karier, serta pembentukan wadah koordinasi seperti sekretariat PPNS di tingkat daerah untuk memastikan keberlanjutan fungsi penegakan hukum secara efektif dan berintegritas.<br>(<i>Law enforcement by Civil Servant Investigators (PPNS) at the regional level exhibits a dormant state—administratively alive but functionally paralyzed. This study aims to identify the root causes behind the declining performance of PPNS across provincial and district/municipal agencies. Using a juridical-sociological approach, four key determinants are identified: investigator mentality, lack of leadership support, limited budget, and intimidation from external political and economic forces. These interlocking factors collectively erode the courage and independence of PPNS in enforcing the law. The analysis reveals that despite adequate legal foundations and institutional structures, implementation remains merely formal without genuine functional strength. Therefore, revitalization of PPNS should focus on strengthening investigator mentality, ensuring legal and career protection, and establishing coordination bodies such as regional PPNS secretariats to sustain effective and integrity-based law enforcement.</i>)</p>